semangat dan substansi yang sangat berbeda dengan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Daerah. SISTEM PEMERINTAHAN DESA MUHAMMAD ERWIN YUDISTIRA 031439837 TUGAS 2 Jelaskan perbedaan otonomi desa dan otonomi daerah ! berikan contoh implementasi dari kedua otonomi tersebut ! Apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya dan apa yang menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan otonomi desa dan daerah !. administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Universitas Atmajaya : Yogyakarta, 1998. Jelaskan mekanisme. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Tujuan Otonomi Daerah. gov. Haw Widjaja, “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,” (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. Urusan-urusan yang. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa “ Negara. Perbedaan Dasar Pemerintah dan Pemerintahan. Suara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang. Menyadur dari buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X yang ditulis Nuryadi dan Tolib, berikut adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan otonomi daerah otonom ! 2. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Sedangkan menurut Suparmoko. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. INI JAWABAN TERBAIK. Autos artinya sendiri. 4 Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Enrekang 8. Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. UU No. Pengelolaan sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang di kelola oleh pemerintah daerah, dengan tujuan hasil dari pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, dengan begitu pengelolaan yang ada. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Djohan menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Apakah daerah bisa mandiri dengan hasil dari daerahnya. Kompasiana adalah platform blog. tetapi lebih pada karena perbedaan kualitas alat penangkapan. Hubungan Kewenangan. Babak baru dalam manajemen Negara dimana telah terjadi pelimpahan. Berikut akan dijelaskan pengertian dan perbedaan dari daerah otonom dan otonomi daerah. Dalam sejarahnya, negara ini telah mengalami banyak sekali perombakan dalam hal pemerintahan. 11. Sedangkan di daerah lain peraturan ini belum ada. Perbedaan. Setiap daerah di Indonesia baik daerah khusus maupun daerah istimewa sama-sama diberi otonomi daerah. 16. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. H. ilamana Anda membahas Otonomi Daerah maka Anda tidak lepas dari desentralisasi. 2014 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab • terverifikasi oleh ahli Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom ! Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa ! Sebutkan tugas-tugas DPRD kabupaten/kota !Sisi Positif dan Negatif dari Otonomi Daerah. demikian, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah. pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan asas otonomi, daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah. Djohermasyah Djohan, M. Tugas Pembantuan. Tujuan Kewenangan Pemerintah Pusat. 6. Di Indonesia, yang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah : 1. Dampak Negatif Otonomi Daerah yang kelima adalah berkurangnya pengawasan. Jelaskan PERBEDAAN otonomi daerah dengan daerah otonom! INI JAWABAN TERBAIK ��. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu. 22 Tahun 1999 dan UU No. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo,2007, hlm. Daerah istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-undang yang mengatur ketentuan khusus sebagaimana dimaksud. (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Otonomi daerah merupakan daerah yang mampu mengatur sendiri, untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom (desentralisasi) guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. , salah satu faktor yang mendorong ledakan pemekaran daerah adalah dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publik mengenai pembentukan daerah, persyaratan yang longgar bagi pembentukan daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Pada hakekatnya otonomi daerah merupakan keleluasaan pemerintah daerahOtonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Daerah khusus adalah pengakuan dari suatu daerah. com – Ada lima provinsi di Indonesia yang memiliki status sebagai daerah khusus dan istimewa. ini dibahas tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya laut, serta. Jul 27, 2023 · UU 1/2022 menerangkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Rabu, 8 Desember 2021 19:13 WIB Penulis: Farrah Putri Affifah Sep 6, 2022 · Berdasarkan pengertian etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur. Provinsi ini mendapatkan status daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang Aceh dan Papua, termasuk di dalamnya Papua Barat. Hubungan Antara Pusat dan Daerah dan Hubungan Antardaerah Pasal 4 ayat 1 dan 2, UU No. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang mengatur dan mengurus rumahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. Mar 6, 2017 · 1. Pertama, sistem pemerintahan yang meliputi karateristik sistem pemerintahan, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Pengertian Otonomi Daerah - Tujuan, Prinsip, Asas, Manfaat. Pemaknaaan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah. Si. Batas Wilayah. Pengakuan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh didasarkan pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait. Pacitan 5. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Dengan perkataan lain, otonomi daerah dengan menitikberatkan pelaksanaannya pada daerah kota/. Makalah otonomi daerah. Daerah istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-undang yang mengatur ketentuan khusus sebagaimana dimaksud. com - 04/03/2022, 01:00 WIB. Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi Khusus. Otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Daerah khusus adalah daerah yang mendapat pengakuan khusus. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan dalam negeri berdasarkan. otonomi daerah. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu: Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;Pemberian otonomi khusus kepada beberapa daerah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta untuk mengatur urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 1. sangat dipengaruhi oleh: ukuran negara, tingkat perbedaan antar daerah (etnis, geografis, budaya), ideologi politik, tradisi-tradisi daerah serta pengaruh asing. tirto. Desentralisasi juga memiliki pengertian berdasarkan dengan UUD no 5 tahun 1974, bahwa pelimpahan wewenang yang dilakukan dari pemerintah dan juga kepala wilayah atau sebuah. “Tidak hanya otonomi biasa, ada juga spesial otonomi yaitu otonomi khusus yang lebih rumit lagi,” ujar Djohermansyah Djohan mengawali diskusi. Merujuk pada ketentuan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang otonomi daerah, lebih tepat nya lagi kita akan mengulas apa saja sih permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. . Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Oct 8, 2021 · Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. DOC) Perbedaan Wilayah dan Kota | Junichi Payung - Academia. Dasar konstitusional pembentukan daerah khusus dan istimewa ini sendiri, yaitu Pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat. (KPPOD) pernah membandingkan jumlah daerah di Indonesia antara periode 54 tahun (1945-1999) yakni hanya 319. 4. blogspot. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: a. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. Otonomi Daerah Menurut UU No. Karenanya masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan. Ia dimaksudkan untuk menitikberatkan otonomi pada daerah tingkat kabupaten/kotamadya. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. KOMPAS. Kompasiana adalah platform blog. J Franseen. Kegiatan Belajar 1 : Pengertian Otonomi Daerah. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola diri. Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah Otonomi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandat konstitusi, khususnya pasal 18 UUD 45. UU No. Pemerintah. 4. undang-undang. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat. bpk. Otonomi daerah menurut C. Ada beberapa yang belum paham tentang perbedaan antara kota madya dengan Kabupaten, masih banyak yang menyangka bahwa kedua hal tersebut adalah sama. Dalam istilah lain, model pemerintah daerah otonom memiliki kemiripan dengan partnership model atau interdependent model-nya Rhodes (1981) yang melihat hubungan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai saling ketergantungan dan kerja sama. DESENTRALISASI Era Otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan. Secara singkat otonomi daerah merupakan kewajiban, hak dan wewenang dari pemerintah kepada daerah untuk menjalakan urusannya sendiri. Otonomi Daerah Versus Negara Federal . , bersama unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Aug 30, 2022 · Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. 10 kabupaten daerah otonom terbaik: 1. Pertama,. UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari proses desentralisasi yang ditujukan untuk mencapai pemerataan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. hal. Berdasarkan Aspek perekonomian. Arti daerah otonom bisa menjelaskan sistem kerja pemerintah daerah. B. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai salah satu pembahasan yang mungkin seringkali kita dengar dalam pelajaran ppkn yaitu adalah daerah otonom. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, dalam hal urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan Penjelasan. MAKALAH OTONOMI DAERAH Diampu Oleh : Drs. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan uruan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam. 5 Berdasarkan Desain Besar Penataan Daerah (DESERTADA) Kementrian Dalam Negeri, selama kurun waktu 2010-2025 direncanakan akan ada penambahan DOB sebanyak 54 kabupaten/kota dan 11 provinsi. Maksud serta tujuan otonomi Daerah merupakan sebagai berikut: Supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkatan pusat sehingga jalannya pemerintahan serta pembangunan berjalan lancar. 1. Sedangkan daerah otonom merupakan pelaksanaan urusan daerahnya sendiri dengan berdasar pada perundang undangan. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. BAB XIV. Menurut KBBI daerah bisa diartikan sebagai lingkungan pemerintah atau wilayah sedangkan daerah otonom didefinisikan sebagai “daerah yang berdiri. Defenisi pemerintah Sebagai organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR Pemerintah adalah kekusaan yang memerintah suatu negara. desentralisasi. Republik Indonesia diwujudkan melalui kewenangan otonomi daerah sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. ISU mengenai titik berat otonomi daerah seolah tidak pernah tuntas dan seringkali kembali muncul ke permukaan. Selain itu, makna Otonomi daerah ialah sebuah sistem atau kewenangan. Asas Desentralisasi. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Secara harfiah, otonomi memiliki arti pemerintahan yang dijalankan sendiri, sedangkan otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, dan wewenang daerah yang diberikan kekuasaan atau daerah otonom untuk mengurus. 2008. ; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. Hakikat Otonomi Daerah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah. Otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun, namun apakah penerapan otonomi daerah telah sesuai. Dalam Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 daerah otonom dijelaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli. 1. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang di. 5. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Daerah otonom dan otonomi daerah adalah istilah untuk menyebut daerah yang memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri. 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu : 1. com Abstrak Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran. Resi Relista2. Kepada Jakarta, dasar hukum kekhususannya adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,.